Satu dari Sepuluh Batang yang Dikonsumsi Itu Rokok Ilegal

Ilustrasi larangan merokok. JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images

TEMPO.CO, Jakarta - Pada Kamis, 28 Juni 2018 di Jenewa, Swiss, telah diterbitkan sebuah protokol baru. Protokol tersebut adalah perjanjian internasional baru untuk menghilangkan perdagangan rokok gelap dan produk tembakau ilegal lainnya (The Protocol to Eliminate Illicit Trade in Tobacco Products). Apa yang perlu dicermati?

Protokol ini melibatkan 40 pihak dari seluruh dunia dan dikembangkan sebagai tanggapan atas perdagangan rokok ilegal dan produk tembakau ilegal internasional yang semakin meningkat. Perdagangan rokok gelap ini dikhawatirkan berdampak pada gangguan kesehatan, ekonomi dan keamanan di seluruh dunia. Diperkirakan bahwa satu dari setiap sepuluh batang rokok dan produk tembakau yang dikonsumsi secara global adalah ilegal. Sekretariat Pengendalian Tembakau atau WHO ‘Framework Convention on Tobacco Control’ (WHO FCTC) mengumumkan bahwa dengan ratifikasi oleh Inggris dan Irlandia Utara pada awal Juni 2018, maka Protokol untuk Menghapus Perdagangan Ilegal dalam Produk Tembakau mulai berlaku.

Pencapaian ini merupakan tonggak sejarah dalam pengendalian tembakau, karena protokol tersebut berisi berbagai langkah untuk memerangi perdagangan rokok gelap. Protokol tersebut terbagi dalam tiga kategori, yaitu mencegah perdagangan rokok gelap, mempromosikan penegakan hukum, dan menyediakan dasar hukum untuk kerjasama internasional.

Selain itu, protokol ini bertujuan untuk memutus rantai pasokan produk tembakau, yaitu melalui perizinan, uji tuntas dan pencatatan, dan keharusan pembentukan sistem pelacakan tembakau secara global. Dengan demikian, akan memungkinkan setiap pemerintah untuk secara efektif mengawasi dan menindaklanjuti produk tembakau dari titik produksi ke titik penjualan pertama sampai terakhir. Agar efektif, protokol ini menyediakan kerja sama internasional yang intensif termasuk dalam berbagi informasi, teknis, kerja sama, bantuan hukum, administrasi timbal balik, dan bahkan ekstradisi pelaku kejahatan antar negara.

Presiden COP (Conference of the Parties) yang sekaligus Menteri Kesehatan (Ministry of Health and Family welfare) India, Ibu Preeti Sudan, memuji pemerintah India yang telah mengupayakan dan memastikan Protokol yang baru mulai berlaku. Pemerintah India telah mengirimkan pesan bersama yang jelas bahwa pasar rokok gelap dan tembakau ilegal akan menjadi sasaran penertiban internasional, dengan berbagai langkah hemat biaya yang akan melindungi anak dan masyarakat yang dirugikan, baik secara sosial maupun kesehatan, karena terpapar produk tembakau.

Secara global 12 persen dari semua kematian pada orang dewasa dikaitkan dengan tembakau. Menurut ‘WHO global report: mortality attributable to tobacco pada 2014, sekitar 5 juta orang dewasa meninggal karena penggunaan tembakau langsung di seluruh dunia, yaitu satu kematian kira-kira setiap enam detik.

Dalam penyakit menular, penggunaan tembakau bertanggung jawab untuk sekitar 7 persen dari semua kematian karena tuberkulosis dan 12 persen kematian karena pneumonia atau infeksi paru-paru. Dalam penyakit tidak menular, penggunaan tembakau bertanggung jawab untuk 10 persen dari semua kematian akibat penyakit kardiovaskular, 22 persen dari semua kematian akibat kanker, dan 36 persen dari semua kematian akibat penyakit pada sistem pernapasan.

Secara global, kematian akibat penyakit yang berhubungan dengan tembakau pada sistem kardiovaskular, lebih mungkin terjadi pada orang dewasa muda yang berusia 30-44 tahun, yaitu 38 persen kematian disebabkan oleh tembakau. Selain itu, 71 persen dari semua kematian akibat kanker paru dan 42 persen dari semua penyakit paru obstruktif kronik, juga disebabkan oleh penggunaan tembakau.

Implementasi Protokol ini merupakan langkah pertama untuk penghapusan perdagangan ilegal produk tembakau di seluruh dunia. Dr. Vera Luiza da Costa e Silva, Kepala Sekretariat FCTC WHO, menegaskan bahwa dengan berlakunya Protokol, maka ada satu lagi langkah global dalam pengendalian tembakau, yaitu dengan mengatasi aksesibilitas dan keterjangkauan produk tembakau. Selain itu, untuk tindakan yang lebih efektif, juga dilakukan pembatasan kemasan rokok dan mengurangi pendanaan kegiatan kriminal transnasional, sambil melindungi pendapatan pemerintah dari pajak tembakau, termasuk di Indonesia.

Saat kuliah umum di Universitas Muhammadiyah Malang pada Februari tahun lalu, Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan kontribusi yang diterima negara dari cukai rokok mencapai Rp 139 triliun per tahun. Pada 2013-2014 cukai tembakau global mencapai hampir US $ 269 miliar, tetapi hanya kurang dari US $ 1 miliar yang diinvestasikan pada pengendalian tembakau.

Padahal, secara global penyakit yang disebabkan oleh rokok telah menghabiskan biaya kesehatan US $ 422 miliar per tahun, hampir 6 persen dari pengeluaran global untuk kesehatan. Merokok berhubungan dengan 6 juta kasus kematian per tahun, lebih banyak dibandingkan kematian karena gabungan penyakit infeksi HIV, AIDS, TB dan Malaria. Total biaya ekonomi terkait merokok termasuk kerugian produktivitas karena kematian dan cacat, mencapai lebih dari US $ 1,4 trilyun per tahun, setara dengan 1,8 persen dari PDB tahunan dunia.

Protokol untuk menghilangkan perdagangan rokok gelap dan produk tembakau ilegal lainnya, mengingatkan kita semua akan dampak buruk tembakau terhadap kesehatan jantung (tobacco and heart disease), ekonomi dan keamanan. Sudahkah Anda terlibat membantu?

Tulisan ini sudah tayang di Dokterwikan






Temuan Rokok Ilegal di Bandung Meningkat, Pengiriman via Jastip

55 hari lalu

Temuan Rokok Ilegal di Bandung Meningkat, Pengiriman via Jastip

Bea Cukai mencatat temuan rokok ilegal kian bertambah seiring dengan naiknya tarif cukai rokok.


PBHI Anggap Kebijakan Pengendalian Tembakau Masih di Bawah Standar HAM

30 Juni 2022

PBHI Anggap Kebijakan Pengendalian Tembakau Masih di Bawah Standar HAM

Upaya pengendalian konsumsi tembakau masih di bawah standar, hingga kini belum ada regulasi yang mengatur peredaran dan penggunaan rokok elektrik.


Polda Metro Jaya Bongkar Perdagangan 450.000 Batang Rokok Ilegal

13 Januari 2022

Polda Metro Jaya Bongkar Perdagangan 450.000 Batang Rokok Ilegal

Dua penjual rokok ilegal ditangkap Polda Metro Jaya. Kasus ini terbongkar berkat laporan masyarakat.


Sri Mulyani Naikkan Tarif Cukai Rokok Rata-rata 12 Persen, Ini Rinciannya

13 Desember 2021

Sri Mulyani Naikkan Tarif Cukai Rokok Rata-rata 12 Persen, Ini Rinciannya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menetapkan tarif cukai hasil tembakau naik rata-rata 12 persen pada 2022.


Bima Arya Gunakan Pandemi Covid-19 untuk Kampanye Antirokok

9 Desember 2021

Bima Arya Gunakan Pandemi Covid-19 untuk Kampanye Antirokok

Bima Arya menginstruksikan Satgas Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Kota Bogor memastikan tidak ada iklan rokok di pasar swalayan atau toko modern.


Anak Muda Minta Revisi PP 109/2012 Disahkan untuk Lindungi Anak

17 November 2021

Anak Muda Minta Revisi PP 109/2012 Disahkan untuk Lindungi Anak

Enam anak muda itu meminta Presiden Jokowi tetap komitmen melindungi anak-anak dengan segera mengesahkan revisi PP 109/2012.


Bea Cukai Kudus Gagalkan Distribusi 240 Ribu Batang Rokok Ilegal

5 November 2021

Bea Cukai Kudus Gagalkan Distribusi 240 Ribu Batang Rokok Ilegal

Pelaku pelanggaran rokok ilegal bisa diancam sanksi pidana penjara 1-8 tahun dan denda hingga 20 kali nilai cukai yang seharusnya dibayarkan.


Pembaharu Muda akan Buat Parade Mural untuk Dukung Penurunan Prevalensi Perokok

9 Oktober 2021

Pembaharu Muda akan Buat Parade Mural untuk Dukung Penurunan Prevalensi Perokok

Pembaharu Muda bekerja sama pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pelaksanaan Perda Kawasan Tanpa Rokok dan penyadaran berhenti merokok.


Dianggap Efektif Menurunkan Penjualan, Pemerintah Pastikan Naikkan Cukai Rokok

7 Oktober 2021

Dianggap Efektif Menurunkan Penjualan, Pemerintah Pastikan Naikkan Cukai Rokok

Melihat fakta tersebut, kata Sarno, Kementerian Keuangan memilih untuk menaikkan cukai rokok lantaran dinilai efektif mengendalikan konsumsi tembakau.


Alasan Terpuruk, GAPPRI Minta Pemerintah Tak Menaikkan Cukai Rokok Tahun Depan

10 September 2021

Alasan Terpuruk, GAPPRI Minta Pemerintah Tak Menaikkan Cukai Rokok Tahun Depan

Ketua Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) Henry Najoan meminta pada pemerintah agar tidak menaikkan cukai rokok pada 2022.