Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pesta Demokrasi Pilpres, Siap Mengaduh Hadapi Media Sosial yang Gaduh

image-gnews
Jokowi dan Prabowo kembali bertarung pada Pilpres 2019
Jokowi dan Prabowo kembali bertarung pada Pilpres 2019
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pertarungan politik antara Jokowi dan Prabowo pada 2014  akan terulang kembali pada pemilihan presiden 2019. Hal ini dibuktikan saat keduanya resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon presiden.  

Tahun ini Joko Widodo dan Prabowo Subianto memberikan kejutan dalam menentukan keputusan politiknya. Seperti yang kita ketahui, akhirnya Jokowi resmi memilih Ma’Ruf Amin dan Prabowo resmi memilih Sandiaga Uno. Hal tersebut membuat pemberitaan di media ramai. Banyak pro-kontra atas keputusan tersebut.

Sebelum diputuskannya calon wakil presiden masing-masing, pada umumnya, sosok yang digadang-gadang di media adalah sosok yang berbeda dengan hasil keputusan akhir. Nama yang muncul di pemberitaan media adalah Mahfud Md dan AHY. Namun akhirnya nama-nama tersebut hanya muncul di permukaan.

“Pada Akhirnya Yang Digadang-Gadang, Akan Kalah dengan Kepentingan Partai Politik”.

Kepentingan partai politik akhirnya menjadi penentu keputusan politik akhir dari Jokowi dan Prabowo. Saat digelarnya rapat koalisi dengan berbagai lobi politik yang diajukan untuk mendampingi Jokowi, akhirnya berhenti pada nama Ma'ruf Amin. Setelah petahana mendaftar, Prabowo, yang awalnya dikabarkan akan berpasangan dengan AHY, akhirnya memutuskan bersanding dengan Sandiaga Uno. Keputusan sudah dibuat oleh masing-masing kubu dengan dinamika politiknya. Tentu saja ini untuk menyambut pesta demokrasi 2019. Warga mengenakan topeng pasangan Capres Cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno saat melakukan aksi di Pasar Gede, Solo, Jawa Tengah, Jumat, 10 Agustus 2018. Aksi tersebut sebagai bentuk suka cita dan dukungan masyarakat kepada kedua pasangan Capres-Cawapres dalam Pilpres 2019. ANTARA/Mohammad Ayudha

Sebelum menyambut pesta demokrasi yang akan berlangsung tahu depan, kita perlu belajar dari Pilpres 2014 dan Pilkada DKI Jakarta 2017 yang kental isu SARA. Isu SARA bukanlah hal baru bagi Indonesia. Kalo melihat sejarah bangsa ini, struktur masyarakat Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa, agama, dan adat istiadat. Sungguh mencerminkan negara majemuk. J.S Furnivall mengungkapkan, masyarakat Indonesia pada masa Hindia Belanda  adalah  masyarakat majemuk (plural society); tanpa ada asimilasi pada kesatuan politik dan adanya kehendak bersama (common will). 

Pembaruan pada masyarakat Indonesia yang pluralis, dimungkinkan terjadi setelah adanya perkawinan silang. Hal ini seharusnya membuat kita belajar bahwa isu SARA bukan senjata nomor satu dalam pertarungan politik.

Isu SARA memang sudah ada sejak Orde Lama. Pada 1959, pemerintah mengeluarkan PP Nomor 10/1959. Isinya melarang orang-orang Tionghoa berdagang di tingkat kabupaten ke bawah. Akibatnya, ratusan ribu orang Tionghoa terpaksa melakukan repartriasi ke RRC. Para komandan militer (Angkatan Darat), khususnya di Jawa Barat, melarang orang Tionghoa bertempat tinggal di perdesaan. 

Konsep pemerintah mengenai nasionalisasi perusahaan sungguh meminggirkan golongan etnis Tionghoa. Hal itu mengakibatkan lebih dari 100 ribu orang Tionghoa meninggalkan Indonesia selama 1960-1961. Mayoritas mengalami kesengsaraan. Hal ini pun dikaitkan dengan “intrik-intrik” politik negara Indonesia dan Cina. Serta timbul peningkatan teror di perbatasan-perbatasan Indonesia. Misalnya pada 1963, terjadi kerusuhan rasial yang pecah di Jawa. 

Isu SARA juga masih terjadi di masa pemerintahan Orde Baru yang mebuat etnis Tionghoa mengalami diskriminasi rasial serta kehilangan Hak Asasi Manusia. Mengeluarkan kebijakan penandaan khusus pada Kartu Tanda Penduduk: itu buktinya. Etnis Tionghoa tidak boleh menjadi PNS/TNI. Lebih lagi, muncul larangan etnis Tionghoa untuk memiliki tanah di perdesaan. 

Pada puncak reformasi, pecah kerusuhan Mei 1998 di Jakarta dan Solo. Banyak korban tewas. Pemerkosaan terhadap perempuan keturunan Tionghoa, yang mengakibatkan sekitar 5.000 warga keturunan Tionghoa Indonesia melarikan diri ke luar negeri, terjadi.   

Pasca reformasi, isu SARA masih menjadi senjata politik yang kuat untuk mendapatkan kekuasaan. Ditambah dengan keberadaan media sosial yang membuat suatu informasi begitu cepat beredar di masyarakat. Terlihat dengan menguatnya isu SARA pada pemilu 2014 dan 2017 yang merupakan perjalanan sejarah dan pelajaran bagi demokrasi bangsa ini. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Isu SARA merupakan isu yang paling mudah untuk menimbulkan konflik horisontal. Seperti yang dikutip dari hasil penelitian LIPI pada April-Juli 2018 mengenai “Pemetaan kondisi politik, ekonomi, sosial-budaya dan pertahanan-keamanan menjelang pemilu serentak 2019: dalam rangka penguatan demokrasi". Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa tindakan persekusi di kalangan masyarakat disebabkan oleh penyebaran berita hoax (92,4 persen), ujaran kebencian (90,4 persen), radikalisme (84,2 persen), kesenjangan sosial (75,2 persen), perasaan terancam oleh orang atau kelompok lain (71,1 persen). Sedangkan aspek "religiusitas" (67,6 persen) dan ketidakpercayaan antarkelompok/suku/agama/ras (67,6 persen).

Saat ini, isu SARA seperti sebuah komoditas baru dalam lingkaran pemilihan umum untuk mencapai kekuasaan. Bahkan, sebelum pemilu berlangsung, konflik horisontal sudah terjadi di kalangan elit bangsa ini. Koalisi Jokowi belajar dari pengalaman untuk tidak lagi menjadi target isu SARA oleh oposisi. Hal ini ditunjukkan dengan terpilihnya Ma’ruf Amin sebagai cawapres Jokowi.

Koalisi yang mendukung Jokowi ingin menepis isu SARA dengan menggandeng sosok yang religius. Dengan dideklarasi Jokowi-Ma'ruf Amin, ini menyulitkan pasangan calon tertimpa isu SARA. Sebab, mereka merupakan pasangan nasionalis-religius. 

Hal ini menunjukkan bahwa di kalangan elit politik terjadi konflik horisontal. Narasi-narasi politik SARA sudah beradu senjata sejak ratusan hari yang lalu di media sosial. 

Buzzer politik sudah siap siaga untuk menghadapi pesta demokrasi. Hal ini akan terus berlangsung dan menjadi pupuk yang subur untuk netizen apabila ada kepercayaan yang tinggi tanpa mengetahui kebenaran. Apabila semua itu terus tumbuh subur, kita tidak akan pernah melihat pertarungan gagasan/program kerja. 

Hal itu menjadi 'tidak penting' karena isu SARA menjadi nomor satu dalam pembicaraan politik bangsa ini. Karena itu, netizen perlu menghadapi para buzzer politik dengan lebih cerdas. Tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang memiliki banyak tendensi SARA ataupun pemberitaan tidak jelas asal-usulnya. 

Pilpres 2019 akan datang. Banyak yang berharap isu SARA bukan menjadi barometer pemilih untuk menentukan pilihannya. Sebab, pada umumnya, bangsa kita kaya akan perbedaan.

Siap-siap, media sosialmu akan gaduh kembali dibangdingkan dengan hari-hari biasanya!

  

Artikel ini telah tayang di Senjaksara

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY Sebut Tujuan Utamanya Menang di Pilpres

3 jam lalu

Capres Terpilih Prabowo Subianto, datang ke St. Regis Setiabudi, Jakarta Selatan pada pukul 17.19 WIB, didampingi Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk menghadiri Buka Bersama Partai Demokrat pada Rabu, 27 Maret 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY Sebut Tujuan Utamanya Menang di Pilpres

AHY menyebut Partai Demokrat telah berhasil mencapai misi besar atau utamanya dalam memenangkan Pilpres 2024.


Terpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran

1 hari lalu

Pengendara sepeda motor melintas di kawasan Biomedical Campus BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Senin, 25 Maret 2024. Kawasan Terpadu Bumi Serpong Damai (BSD) menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN)  yang ditetapkan pemerintah dan akan dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang mengembangkan pendidikan, riset kesehatan, ekonomi digital, pengembangan teknologi, layanan kesehatan dan biomedical. ANTARA/Muhammad Iqbal
Terpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran

Terpopuler: Masuknya PIK 2 dan BSD menjadi PSN diduga terkait Pilpres, diskon tarif tol Trans Sumatera saat mudik Lebaran.


PIK 2 dan BSD Menjadi PSN Diduga Terkait Pilpres, Ini Tanggapan Pengamat

1 hari lalu

Salah satu akses dari Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang ke kawasan PIK 2 yang sedang dibangun. TEMPO/JONIANSYAH HARDJONO
PIK 2 dan BSD Menjadi PSN Diduga Terkait Pilpres, Ini Tanggapan Pengamat

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menilai adanya dugaan politik balas budi di proyek PSN PIK 2 dan BSD masuk akal.


Harta Kekayaan Jokowi Naik Rp 66 Miliar Selama Jabat Presiden 2 Periode dari 2014 hingga 2023

2 hari lalu

Presiden Jokowi melihat kemasan minyak makan merah setelah meresmikan pabriknya di Deli erdang, Sumut, 14 Maret 2024. Foto: BPMI Setpres/Kris
Harta Kekayaan Jokowi Naik Rp 66 Miliar Selama Jabat Presiden 2 Periode dari 2014 hingga 2023

Saat mencalonkan sebagai capres pada Pemilu 2014 harta kekayaan Jokowi Rp 29,8 miliar,di akhir masa jabatannya ini berdasarkan LHKPN senilai Ro 95,8.


Anies-Muhaimin Akan Hadir Sidang Perdana Gugatan Hasil Pilpres di MK Pagi Ini

2 hari lalu

Calon presiden dan calon wakil presiden Indonesia, Anies Baswedan (kiri) dan Muhaimin Iskandar (kanan) memberikan keterangan pers di posko pemenangan di Jalan Diponegoro X, Jakarta, Rabu, 14 Februari 2024. Menurut mereka pejuang demokrasi harus menghormati Pemilu 2024 apa pun hasil yang diputuskan oleh KPU. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Anies-Muhaimin Akan Hadir Sidang Perdana Gugatan Hasil Pilpres di MK Pagi Ini

Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk sengketa Pilpres di MK, hari ini, 27 Maret 2024.


MK Tambah Kuota Saksi-Ahli di Sengketa Pemilu, Maksimal Jadi 19 Orang

3 hari lalu

Juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono berbicara pada wartawan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin 24 Juni 2019. Tempo/ Fikri Arigi.
MK Tambah Kuota Saksi-Ahli di Sengketa Pemilu, Maksimal Jadi 19 Orang

MK menambah kuota saksi dalam sidang sengketa Pemilu menjadi maksimal 19 orang. Apa alasannya?


Sidang Sengketa Pilpres 2024 Digelar Besok, Apakah Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Arsul Sani Ikut Terlibat?

3 hari lalu

Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani berbincang dengan Hakim Konstitusi Anwar Usman sebelum mengucapkan sumpah Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dihadapan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis 18 Januari 2024. Arsul terpilih sebagai hakim konstitusi usulan DPR untuk menggantikan Wahiduddin yang berakhir pada 17 Januari 2024. TEMPO/Subekti.
Sidang Sengketa Pilpres 2024 Digelar Besok, Apakah Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Arsul Sani Ikut Terlibat?

Dari sembilan hakim konstitusi, hanya Anwar Usman yang dilarang ikut terlibat dalam sidang sengketa Pilpres 2024.


Unggul Pilpres 2024, Prabowo Janjikan Swasembada Energi dan Stop Impor BBM

4 hari lalu

Calon Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan sambutan dalam acara buka puasa bersama DPP PAN di Jakarta, Kamis 21 Maret 2024. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan buka puasa bersama pertama usai Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diputuskan oleh KPU dalam Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 menjadi pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Unggul Pilpres 2024, Prabowo Janjikan Swasembada Energi dan Stop Impor BBM

Pasangan Prabowo-Gibran unggul dalam pemilihan presiden-wakil presiden. Mereka pernah menjanjikan swasembada energi hingga stop impor BBM.


Menilik Visi Misi Ketenagakerjaan Prabowo-Gibran: Meningkatkan Lapangan Kerja, Awasi TKA, hingga Serap Tenaga Lokal di Hilirisasi

6 hari lalu

Menilik Visi Misi Ketenagakerjaan Prabowo-Gibran: Meningkatkan Lapangan Kerja, Awasi TKA, hingga Serap Tenaga Lokal di Hilirisasi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) menang dalam Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024.


FT: AS Desak Ukraina Hentikan Serangan ke Fasilitas Migas Rusia

7 hari lalu

Petugas memadamkan api yang membakar depot minyak di kota Shakhtarsk (Shakhtyorsk) dekat Donetsk, Ukraina yang dikuasai Rusia, 27 Oktober 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko
FT: AS Desak Ukraina Hentikan Serangan ke Fasilitas Migas Rusia

Amerika Serikat mendesak Ukraina untuk menghentikan serangan terhadap infrastruktur energi Rusia.