Layanan Kesehatan Primer Tak Boleh Menyisakan Satu Orang

TEMPO.CO, Jakarta - Semua negara di seluruh dunia setuju dengan Deklarasi Astana, di Kazakhstan,  untuk memperkuat sistem layanan kesehatan primer di negara masing-masing. Deklarasi ini merupakan hasil dari The Global Conference on Primary Health Care yang digelar WHO, Unicef, dan pemerintah Kazakhstan pada 25-26 Oktober 2018. 

Deklarasi Astana ini untuk mencapai cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Couveraga (UHC), tepat 40 tahun sejak deklarasi perawatan kesehatan primer dikeluarkan di Alma-Ata, Kazakhstan. Apa yang perlu dipahami? Deklarasi Astana menegaskan kembali Deklarasi Alma-Ata yang dikeluarkan pada 1978 dan sangat bersejarah. Sebab, untuk pertama kalinya semua pemimpin dunia berkomitmen tentang layanan kesehatan primer.

Deklarasi Alma-Ata tahun 1978 meletakkan dasar bagi layanan kesehatan primer, kemajuan selama empat dekade terakhir ternyata tidak merata. Setidaknya setengah populasi dunia masih mengalami kesulitan akses ke layanan kesehatan penting, termasuk layanan untuk penyakit tidak menular, penyakit menular yang sering, kesehatan ibu dan anak, kesehatan mental, juga kesehatan seksual dan reproduksi.

Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menegaskan bahwa kita semua memiliki tanggung jawab yang sungguh-sungguh, untuk memastikan bahwa layanan kesehatan primer memungkinkan setiap orang, di mana saja untuk menggunakan hak fundamental mereka, untuk sehat. Meskipun dunia hari ini adalah tempat yang lebih sehat untuk anak daripada sebelumnya, tetapi hampir 6 juta anak masih juga meninggal setiap tahun, sebelum ulang tahun kelima mereka.

Sebagian besar kematian anak tersebut disebabkan karena hal yang dapat dicegah. Selain itu, lebih dari 150 juta anak juga mengalami gagal tumbuh atau stunting, menurut Henrietta Fore, Direktur Eksekutif UNICEF. Komunitas global dapat mengubah hal itu, dengan menyediakan layanan kesehatan berkualitas yang lebih dekat dengan mereka yang membutuhkannya. Itulah yang disebut layanan kesehatan primer.

Deklarasi Astana dirumuskan di tengah gerakan global untuk investasi yang lebih besar dalam layanan kesehatan primer, dalam mencapai UHC. Sumber daya kesehatan telah sangat terfokus pada intervensi penyakit tunggal (single disease interventions) daripada sistem kesehatan yang pari purna (comprehensive health systems), sebuah kesenjangan yang terjadi di beberapa kondisi keadaan darurat kesehatan dalam beberapa tahun terakhir.

Deklarasi Astana ini menetapkan arah baru, untuk pengembangan layanan kesehatan primer sebagai dasar sistem kesehatan nasional, seperti ditegaskan oleh Dr. Yelzhan Birtanov, Menteri Kesehatan Republik Kazakhstan. Deklarasi Astana yang baru mencerminkan kewajiban negara, individu, masyarakat, sistem kesehatan nasional dan mitra, untuk mencapai hidup yang lebih sehat, melalui layanan kesehatan primer yang berkelanjutan. UNICEF dan WHO akan membantu pemerintah dan masyarakat sipil, agar bertindak sesuai Deklarasi Astana dan mendorong mereka untuk mendukung gerakan tersebut.

Deklarasi Astana, dengan suara bulat didukung oleh semua negara anggota WHO, membuat janji pada empat bidang utama. Kesepakatan tersebut meliputi (1) membuat pilihan politik (political choices) yang berani untuk kesehatan di semua sektor; (2) membangun sistem layanan kesehatan primer yang berkelanjutan; (3) memberdayakan individu dan komunitas; dan (4) menyelaraskan dukungan pemangku kepentingan dengan kebijakan, strategi, dan rencana nasional.

UHC pada dasarnya berfokus pada manusia, yang berarti bahwa semua orang sebagai warga masyarakat, harus dapat mengakses layanan kesehatan yang mereka butuhkan, dengan kualitas yang cukup, tanpa menimbulkan kesulitan keuangan. Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direktur Jenderal WHO, juga menyatakan bahwa UHC adalah prioritas utama WHO saat ini, karena UHC dan keamanan kesehatan (health security) sebagai dua sisi dari koin yang sama. Sistem kesehatan yang kuat, dibangun di atas fondasi layanan kesehatan primer yang berpusat pada masyarakat, adalah investasi terbaik dalam mengurangi ketidaksetaraan, dan pertahanan terbaik terhadap dampak dari keadaan darurat kesehatan.

Untuk mencapai UHC diperlukan penguatan sistem kesehatan (health systems strengthening), baik oleh pemerintah, maupun semua pihak terkait. Pemerintah atau negara seharusnya menjamin ketersediaan rencana pembangunan sektor kesehatan secara nasional, regional ataupun lokal.

Selain itu, negara juga harus menciptakan sistem pemantauan layanan kesehatan di semua tingkatan, membentuk perundang-undangan tentang UHC, dan bantuan dana saat darurat. Negara juga wajib mengatur besaran alokasi pembiayaan bidang kesehatan, dimana total pengeluaran negara untuk kesehatan, seharusnya dikaitkan dengan persentase Produk Domestik Bruto atau PDB, dan skema wajib atau ‘compulsory schemes’ lainnya, serta besaran pembayaran tunai untuk layanan kesehatan (out-of-pocket payment for health).

Tulisan ini sudah tayang di Dokterwikan